Depok, mu4.co.id – Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti tidak banyak bicara soal rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk memasukkan pendidikan militer ke kurikulum di tingkat SMA/SMK, yang direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Menurut Mu’ti, Dedi Mulyadi belum berkomunikasi dengan pemerintah pusat sebelum melontarkan usulan itu. Ia pun meminta agar usulan itu lebih dahulu ditanyakan penjelasannya ke pakar atau ahli pendidikan.
“Soal itu (pendidikan militer), tanya pada ahli pendidikan saja ya,” kata Mu’ti saat ditemui wartawan dalam acara Konsolidasi Pendidikan Dasar Menengah Tahun 2025 di Depok, Selasa (29/04/2025).
Untuk diketahui, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa, dan diharapkan siswa tidak lagi terlibat tawuran, perkelahian antarpelajar, atau bentuk kenakalan remaja lainnya. Yang mana setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri.
Sebelumnya, rencana penerapan pendidikan militer di tingkat SMA oleh Dedi Mulyadi tersebut telah menuai pro kontra. Seperti Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan agar kebijakan pendidikan militer untuk siswa tidak mengabaikan hak dasar siswa untuk memperoleh pendidikan formal.
“Tanpa mengabaikan hak-hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa,” ujar Lalu, Senin (28/04/2025).
Menurutnya, secara umum pendidikan militer dapat membangun karakter disiplin pada anak muda. Namun, wacana ini perlu dikaji lebih dalam dan dibahas melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, praktisi pendidikan, dan masyarakat.
“Artinya, dalam konteks gagasan, wacana pendidikan militer ini memang perlu dikaji mendalam,” ucapnya.
(kompas.com)
