Mendikdasmen Sebut Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C, PKBM Dinilai Krusial

Jakarta, mu4.co.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut banyak anggota DPR RI yang merupakan lulusan Paket C. Pernyataan itu disampaikannya saat memaparkan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ungkap Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, dikutip dari Tribun Medan, Ahad (25/1).

Mu’ti menilai PKBM sangat penting karena angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tinggi, yang dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, dan geografis seperti pernikahan dini serta keterbatasan akses pendidikan. 

Baca Juga: Aturan Baru Kemendikdasmen: Siswa Berprestasi Berpeluang Dapat Fasilitas Kerja!

Karena itu, Kemendikdasmen berencana memperluas layanan pendidikan nonformal PKBM di dalam dan luar negeri, dengan fokus pada Paket A, B, C, serta kursus keterampilan.

Ia mencontohkan PKBM di Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta, didominasi oleh peserta Paket C. Menurutnya, hal ini menunjukkan pendidikan kesetaraan menjadi solusi realistis bagi masyarakat yang tak terjangkau sekolah formal.

Mu’ti menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan PKBM karena seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan. Ia menyebut pemerintah harus memastikan tidak ada penyimpangan, baik secara administrasi maupun akademik.

Baca Juga: Siswa Tak Ikut TKA Tetap Bisa Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Ini Penjelasan Mendikdasmen

“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu’ti.

Mu’ti menegaskan penguatan PKBM menjadi strategi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama belajar. Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.

“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” ucap Mu’ti.

(Tribun Medan, Tempo)