Jakarta, mu4.co.id – Ratusan orang yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Anti (Geranati) LGBT terlihat melangsungkan Demonstrasi di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, dengan maksud menolak konser grup band Coldplay, Jumat (10/11/2023).
Mereka berorasi menyampaikan penolakan konser Coldplay yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) karena dianggap mendukung kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), yang dijadwalkan akan manggung di Jakarta pada tanggal 15 November mendatang.
Tak hanya soal isu LGBT, massa juga menyatakan menuntut pembatalan konser Coldplay karena kondisi Palestina saat ini.
“Andai kata konser biasa pun pada saat ini konser di Palestina banyak manusia yang dibantai yang dibunuh yang harusnya kita berduka, mengapa mereka harus paksakan untuk berhura-hura,” tambahnya.
Mereka juga menyayangkan para pembeli tiket konser Coldplay yang dinilainya bisa diberikan untuk donasi Palestina akibat perang yang terjadi dengan Israel.
“Tiket yang dibeli paling murah informasinya Rp 2 juta, paling mahal Rp 11 juta. Anda bisa bayangkan kalau itu semua didonasikan untuk Palestina?” tuturnya.
Baca juga: Grup Band Coldplay Akan Konser di Jakarta. Berikut Ini Tanggapan Buya Anwar Abbas
Titik kumpul massa berada di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian mereka berjalan bersama mobil komando menuju Mabes Polri.
“Hari ini Granati LGBT bergerak ke 4 titik. Pertama dari Mabes Polri, kedua ke Dubes Inggris, ke Menkopolhukam dan Menparekraf. Tuntutan kami adalah untuk membatalkan konser Coldplay,” kata Juru Bicara Granati, Novel Bamukmin.
Massa bahkan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan pembatalan konser Coldplay tidak dipenuhi. “Ini baru aksi pertama dan akan ada aksi lanjutan kalau unsur terkait tidak ada sikap untuk membatalkan konser Coldplay,” tambah Novel.
“Saya minta dijembatani untuk duduk bersama agar tidak ada (kampanye) LGBT. Kalau enggak ada jaminan itu, maka akan ada kelanjutan aksi. Puncaknya tanggal 15 November kami akan melakukan aksi besar-besaran,” tutup Novel.
Novel juga mengaku pihaknya telah bersurat ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Namun, hal tersebut belum mendapat jawaban hingga kini.
Sumber: onlineindo.tv
