New York, mu4.co.id – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sesi khusus atau sidang istimewa darurat untuk melakukan voting atas resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera atas penjajahan Israel di Jalur Gaza, Palestina.
Sidang istimewa darurat yang dilaksanakan pada Selasa (12/12) itu berdasarkan Resolusi 377 (V) berjudul “Bersatu untuk Perdamaian”. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut atas langkah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memveto resolusi gencatan senjata di Gaza sebelumnya.
Baca juga: Enggan Melakukan Intervensi Militer, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Angkat Bicara
Dalam sidang itu, dari 193 negara anggota, sebanyak 153 negara mendukung seruan untuk menghentikan konflik di wilayah tersebut. Sementara 10 negara menyatakan menolak, dan 23 negara termasuk Jerman dan Inggris memilih abstain.
10 negara yang menolak resolusi itu adalah Amerika Serikat (AS), Israel, Austria, Republik Ceko, Guatemala, Liberia, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Paraguay.
Sidang istimewa darurat ini diserukan oleh Mesir dan Mauritania.
Dalam mengusulkan sidang khusus kepada Presiden Majelis Umum PBB tersebut, Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 377 (V).
Resolusi ini memungkinkan badan PBB beranggotakan 193 negara itu untuk bertindak ketika Dewan Keamanan PBB gagal dalam “menjalankan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB itu sebagai “hari bersejarah”.
Hasil pemungutan suara atas resolusi itu menunjukkan bahwa AS tidak bisa lagi mengabaikan sesuatu yang ia sebut sebagai “kekuatan besar”.
Mansour juga menggambarkan hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB itu sebagai puncak dari pandangan publik.
“Hari ini adalah hari yang bersejarah sehubungan dengan pesan kuat yang datang dari Majelis Umum,” ujarnya.
“Adalah tugas kita bersama untuk terus melakukan ini sampai kita melihat agresi terhadap rakyat kami berakhir,” tambahnya.
Sementara itu, Israel mulai kehilangan dukungan internasional karena serangan yang mereka lakukan di Gaza.
“Mereka mulai kehilangan dukungan itu,” kata Presiden AS di hadapan para donor dalam sebuah acara kampanye di Washington, Selasa (12/12) waktu setempat.
Dalam pernyataan yang dinilai paling blak-blakan sejak konflik Gaza berlangsung, Biden juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk “memperkuat dan mengubah” pemerintahan garis kerasnya.
“Ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel,” kata Biden.
Menurut Biden, pemerintahan Netanyahu “tidak menginginkan solusi dua negara.” Padahal, solusi tersebut secara resmi telah didukung oleh Washington.
Sumber: tempo.co.id detik.com
