Jakarta, mu4.co.id – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, Pemerintah Indonesia perlu batasi penjualan BBM bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia, yang disebabkan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel versus Iran.
“Sesungguhnya ada satu opsi kebijakan untuk mengatasi masalah jangka pendek tersebut. Opsi itu adalah pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran, yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 120 triliun per tahun,” katanya, Selasa (31/03/2026).
Fahmy menyebut pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo lalu, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi hanya berupa wacana yang tidak pernah diterapkan hingga saat ini.
“Pertamina pernah uji coba penggunaan MyPertamina tetapi gagal. Saat ini digunakan barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi, namun banyak kendaraan pribadi yang mendapatkan barcode dengan mudah,” jelasnya.
Baca juga: Harga Minyak Naik, Pemerintah Siapkan Biofuel dan E20 Pengganti Bensin
Oleh karena itu, ia pun mengusulkan penggunaan mekanisme sederhana dengan menetapkan kendaraan yang diperbolehkan menggunakan BBM subsidi, antara lain sepeda motor, angkutan orang, dan kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok, sedangkan mobil pribadi harus beralih ke BBM non-subsidi, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
“Kalau pembatasan subsidi BBM tersebut berhasil maka sekitar Rp 120 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat dihemat sehingga pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat ini,” tutur Fahmy.
Sementara itu dengan kebijakan tersebut, Fahmy menilai lebih bersifat jangka panjang dan kurang efektif untuk merespons kondisi darurat energi saat ini. “Kebijakan yang diwacanakan itu merupakan solusi masalah jangka panjang,” imbuhnya.
Ia menambahkan, hampir semua negara berpotensi terdampak darurat energi global, termasuk Indonesia. Sudah banyak negara yang menetapkan kebijakan untuk meminimkan dampak darurat energi global tersebut.
Di sisi lain, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan penghematan energi, seperti rencana work from home (WFH atau kerja dari rumah) bagi aparatur sipil negara, konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik, serta percepatan transisi energi.
(kompas.com)
