Jakarta, mu4.co.id – Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan terkait larangan buka puasa bersama (bukber) 2023 kepada pejabat dan pegawai ASN (aparatur sipil negara). Jokowi meminta agar kegiatan bukber ditiadakan selama Ramadhan 1444 Hijriah.
Larangan bukber untuk pejabat dan ASN ini tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK.03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan bukber yang telah dikonfirmasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu (22/3).
Bukan tanpa alasan, Presiden memberikan tiga poin dalam surat arahan terkait alasan larangan bukber 2023 bagi pejabat dan pegawai ASN sebagai berikut.
- Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
- Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan.
- Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati dan wali kota.
Surat arahan tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.
Tentunya larangan ini mendapatkan berbagai macam respon, salah satunya apakah larangan tersebut berlaku bagi masyarakat?
Kepala Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa masyarakat tetap diperbolehkan melakukan bukber.
“Boleh. Masyarakat tetap boleh buka bersama,” kata Kepala Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).
Ia mengatakan bahwa surat edaran Seskab tentang larangan buka puasa bersama 2023 kepada pejabat dan pegawai ASN itu sebagai bentuk kehati-hatian.
“Surat imbauan dari Sekretaris Kabinet kepada para menteri, dan pimpinan TNI/Polri dan pimpinan lembaga, ditujukan untuk kita tetap waspada dan hati-hati. Kita memang sudah dapat mengendalikan pandemi dan menuju endemi,” ujar Nadia.
Sumber: detiknews.com
