Jakarta, mu4.co.id – Abdul Mu’ti baru saja dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Kabinet Merah Putih. Adapun langkah awal yang akan diambilnya yaitu mengkaji ulang kebijakan zonasi, kurikulum Merdeka Belajar, dan ujian nasional.
Dia juga mempertanyakan apakah ujian nasional akan dilaksanakan kembali. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa setiap kebijakan pasti memunculkan berbagai pendapat, sehingga pengkajian ulang diperlukan untuk mencapai kesimpulan yang tepat.
“Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa, karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari kalangan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya,” ungkap Abdul Mu’ti dikutip dari detik news, Selasa (22/10).
Baca Juga: 6 Kader Muhammadiyah Jadi Menteri Kabinet Merah Putih, Siapa Saja? Berikut Profilnya!
Abdul Mu’ti yang juga merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyatakan keinginannya untuk menjadi menteri yang aktif mendengarkan. Ia percaya bahwa pendekatan ini akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka perlu dikaji ulang karena masih tergolong baru. Selain itu, dalam pelaksanaannya, belum semua satuan pendidikan mampu menerapkannya.
“Jadi kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti.
Selanjutnya, perlu dilakukan kaji ulang terhadap ujian nasional karena adanya banyak perdebatan. Oleh karena itu, pihaknya akan mendengarkan pendapat dari para pakar, penyelenggara pendidikan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.
“Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati.
“Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden,” lanjutnya.
(Detik News)
