Yogyakarta, mu4.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid kunjungi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Nusron Wahid menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah dalam pengurusan sertifikasi tanah guna untuk memenuhi kebutuhan umat dan bangsa.
“Kami berdiskusi soal peningkatan dan percepatan pelayanan kami kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, baik dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, dalam kunjungannya Nusron juga menyampaikan apresiasinya terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang paling rapi dalam pengelolaan administrasi dan aset. “Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini organisasi keislaman yang terbesar, salah satu terbesar dan terapi, paling rapi di Indonesia,” ungkap Nusron.
Baca juga: Menag Nasaruddin Umar Sebut Kemenag Harus Belajar dari Muhammadiyah
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan berbagai persoalan terkait pengelolaan tanah dan aset milik Persyarikatan Muhammadiyah, serta harapan untuk peningkatan koordinasi antara ormas keagamaan dan pemerintah dalam isu agraria.
“Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan sebagai Menteri ATR/BPN. Ini tugas yang tidak ringan karena berkaitan dengan urusan agraria, urusan tanah ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Haedar Nashir saat membuka pertemuan.
Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak aset berupa tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Papua hingga Sabang, bahkan hingga luar negeri seperti Melbourne dan Malaysia.
Kunjungan itupun menjadi awal dari komunikasi yang lebih intens antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah khususnya mendiskusikan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan tanah dan tata guna lahan. Selain itu, Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat terus bersinergi dalam membangun sistem pengelolaan tanah yang lebih berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
