Koalisi Sipil Desak Presiden Prabowo dan DPR Cabut Telegram Siaga 1 Agus Subiyanto!

Jakarta, mu4.co.id – Pada Senin (9/3), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Presiden dan DPR mencabut telegram Panglima TNI Agus Subiyanto yang memerintahkan status siaga 1 di tengah perkembangan konflik di Timur Tengah.

Koalisi tersebut terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Amnesty International Indonesia, Human Right Working Group, WALHI, Centra Initiative, Indonesia Corruption Watch, LBH Jakarta, dan SETARA Institute.

“Koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya,” kata koalisi dalam keterangannya dikutip dari CNN, Selasa (10/3).

Koalisi menilai Prabowo Subianto tidak boleh membiarkan surat telegram tersebut diberlakukan. Jika dibiarkan, mereka menilai secara politik hal itu dapat dimaknai sebagai upaya menggunakan politik ketakutan untuk menghadapi kelompok yang kritis terhadap pemerintah.

Baca Juga: Panglima TNI Tetapkan Siaga 1 untuk Seluruh Prajurit, Ini 7 Perintahnya!

Koalisi juga menilai surat telegram itu tidak sejalan dengan konstitusi, karena kewenangan pengerahan kekuatan militer berada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 17.

“Penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada,” ujar Koalisi.

Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto memerintahkan jajarannya berstatus siaga 1 serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah.

Perintah itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Surat tersebut memuat tujuh instruksi kepada jajaran untuk menyiapkan langkah strategis di dalam negeri jika eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut.

(CNN)