Jakarta, mu4.co.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melantik lebih dari 400 pejabat struktural instansi vertikal Kemenhaj secara hybrid yang akan ditempatkan di berbagai daerah, Jum’at (28/11).
Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi Kemenhaj dari pusat hingga kecamatan untuk mempercepat layanan perhajian, dengan dipimpin Wamenhaj Dahnil Anzhar Simanjuntak, di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta.
“Hari ini yang dilantik ada lebih dari 400 pejabat. Terutama pejabat vertikal, hanya satu pejabat di pusat. Jadi, 400 lebih pejabat tersebut adalah pejabat vertikal,” ungkap Wamenhaj Dahnil, dikutip dari detik hikmah, Ahad (30/11).
Dahnil juga mengungkap bahwa mulai saat ini struktur organisasi Kementerian Haji resmi berlaku hingga tingkat kecamatan.
“Struktur Kemenhaj sampai ke bawah, ke Kabupaten/Kota hingga nanti Kecamatan, sudah lengkap. Jadi Kakanwil-nya, kemudian Kepala Kantor Kabupaten/Kota itu sudah lengkap sampai di bawah,” jelas Dahnil.
Para pejabat yang dilantik tetap melalui proses screening, meski tidak seketat di tingkat pusat karena jumlahnya yang sangat banyak. Ia menambahkan, screening dilakukan secara cepat mengingat waktu yang terbatas.
“Kalau kemudian misalnya screening-nya tidak sempurna, ya maklum. Makanya kami akan benahi lagi setelah nanti musim haji kedua. Ini kan musim haji pertama yang harus kami persiapkan, dan tenggat waktu itu berkejaran,” ujar Dahnil.
Pelantikan ini mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, mulai dari Kakanwil hingga pejabat kabupaten/kota serta ASN yang akan bergabung di Kemenhaj. Adapun total 34 Kakanwil telah resmi dilantik.
Baca Juga: Kemenhaj Pastikan Tender Layanan Haji 2026 Berlangsung Transparan dan Tanpa Intervensi
Dahnil menambahkan, para pejabat tersebut nantinya akan berkantor di Asrama Haji di masing-masing daerah.
“Jadi nanti kantornya itu sebagian besar Kakanwil punya Asrama Haji. Jadi kita hanya tidak punya Asrama Haji di dua provinsi, yaitu Riau dan Bali. Selebihnya ada. Nah, Riau dan Bali akan menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan, terutama dari Kementerian Keuangan dan Provinsi masing-masing. Kami akan koordinasi,” terangnya.
Untuk tingkat Kabupaten/Kota, sebagian besar sudah memiliki kantor layanan, yakni Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).
(Detik hikmah)
![Penampakan Ibu Kota Negara [IKN] Nusantara](https://mu4.co.id/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-300x169.jpg)
