Jakarta, mu4.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan seluruh Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan aturan WFH bagi ASN setiap Jum’at. Pernyataan ini sekaligus merespons sikap Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang menolak penerapan WFH di daerahnya.
“Semua pemerintah daerah harus menyesuaikan dan pastikan sistem pengawasan,” ungkap Bima dikutip dari Kompas, Jum’at (10/4).
Baca Juga: Pemprov Kalsel Tidak Terapkan Kebijakan WFH. Ini Alasannya!
Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Gubernur Kalsel H. Muhidin terkait kebijakan WFH. Ia mengakui ada beberapa daerah yang sempat berbeda pandangan, namun akhirnya menerapkan WFH setelah berkoordinasi dengan Kemendagri.
“Kita komunikasikan, ada beberapa daerah yang tadinya berbeda tapi setelah kita komunikasikan bisa memahami dan kemudian menyesuaikan,” jelas Bima.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel Muhidin menolak penerapan WFH karena dinilai belum diperlukan di Kalsel. Ia menilai kinerja ASN dan non-ASN tetap berjalan baik serta mobilitas dan pekerjaan masih terkendali.
(Kompas)
