Kebijakan BBM Subsidi Diperketat, Pengusaha Truk Ingatkan Risiko Inflasi Nasional

Yunita Rahmayani

Rab, 1 April 2026
19:15

Jakarta, mu4.co.id – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merespons langkah pemerintah terkait pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk solar.

Wasekjen Aptrindo, Agus Pratiknyo mengaku kaget. Ia mengingatkan pembatasan solar akan berdampak inflasi dan ledakan harga komoditas.

“Mengagetkan sekali. Bagi dunia truck-ing ini bisa celaka. Inflasi di mana-mana,” ujarnya, Selasa (31/03/2026).

Agus mengilustrasikan, rasio pemakaian solar pada truk besar umumnya adalah 1:2 (satu liter untuk dua kilometer). Sementara untuk truk di bawahnya, paling hemat adalah rasio 1:6. Ia pun mengatakan, biaya logistik tentunya akan membengkak karena pembelian BBM nonsubsidi.

“Atau mungkin truk harus bermalam sehingga baru bisa mendapat jatah subsidi untuk keesokan harinya. Saran kami kebijakan ini mesti kaji ulang,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan subsidi tepat sasaran, dalam arti subsidi dilakukan memang kepada perusahaan angkutan umum sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha.

“Jangan kemudian subsidi juga diberikan kepada jasa pengangkutan pabrikan-pabrikan besar yang memang sudah memiliki kekuatan operasional,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan aturan yang memperketat penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan BBM penugasan mulai 1 April 2026.

Langkah itu merupakan bagian dari respons pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite (RON 90), ditandatangani pada Senin (30/03/2026).
(bloombergtechnoz.com, kompas.id)