Jakarta, mu4.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi kabar kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik beberapa tokoh penting seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Hal ini pertama kali diungkap oleh praktisi keamanan siber, Teguh Aprianto melalui akun X-nya.
Staf Ahli Kominfo, Wijaya Kusuma Wardhana, menjelaskan bahwa data NPWP yang bocor adalah data lama.
“Kami mendapati bahwa data tersebut adalah data lama yang sebelumnya diretas dari sebuah BUMN. Kominfo telah berkoordinasi dengan DJP Kemenkeu untuk mengantisipasi dampaknya,” ungkap Wijaya dikutip dari Inilah.com, Ahad (22/9).
Wijaya menekankan bahwa Kominfo sebagai otoritas pengatur terus berkomitmen dalam menerapkan aturan mengenai perlindungan data pribadi.
Dia juga mendorong seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta, yang mengelola data untuk meningkatkan keamanan siber dengan membentuk serta memperkuat Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
“CSIRT perlu melakukan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan merespons cepat potensi gangguan keamanan jaringan. Secara teknis, hal ini akan difasilitasi oleh BSSN,” ucapnya.
Baca Juga: Apakah NPWP Bisa Dinonaktifkan Apabila Sudah Tidak Kerja Atau Usaha Berhenti?
Sebelumnya pada Jumat (20/9), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah adanya kebocoran data NPWP dari sistem informasi mereka.
“Berdasarkan penelitian yang dilakukan, log akses data selama enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi kebocoran data langsung dari sistem DJP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti.
Dwi juga menekankan bahwa data yang tersebar tidak berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.
DJP telah bekerja sama dengan Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk menyelidiki dugaan perdagangan data 6 juta NPWP masyarakat.
(Inilah.com)
