JK Tanggapi Wacana Potong Gaji Menteri: Jangan Asal Pangkas

Jakarta, mu4.co.id – Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya mempertimbangkan proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran, termasuk wacana pemotongan gaji menteri. Ia menilai gaji menteri saat ini relatif tidak besar dibanding pejabat di lembaga lain.

“Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?” ujar JK dikutip dari CNN, Selasa (24/3).

Jusuf Kalla membandingkan gaji menteri dengan pejabat BUMN dan anggota DPR yang dinilai lebih tinggi. Ia juga menegaskan menteri tidak menerima tunjangan seperti yang sering dipersepsikan, melainkan hanya biaya operasional untuk menjalankan tugas.

Baca Juga: Pemerintah Kaji WFH untuk Kurangi Mobilitas dan Hemat Energi, Khusus Hari Apa?

“Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja,” jelasnya.

Sebelumnya, kabar wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri, muncul sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah. Jusuf Kalla menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek proporsionalitas.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan pemotongan belanja kementerian dan lembaga sebagai langkah efisiensi APBN di tengah ketidakpastian global. Ia juga mendukung wacana pemotongan gaji menteri sebagai bentuk solidaritas penghematan.

(CNN)