Jakarta, mu4.co.id – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau sering dikenal JK, menyarankan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi. Ia menilai pelaksanaannya lebih tepat jika dikelola oleh pemerintah daerah, bukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyatakan bahwa evaluasi program MBG dapat mencakup peninjauan terhadap lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Ia menilai beban BGN terlalu besar jika harus menjalankan program MBG di seluruh wilayah hingga ke tingkat kecamatan. Oleh karena itu, JK mengusulkan agar pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya,” kata JK dikutip dari SindoNews, Selasa (8/4).
Baca Juga: Bantu Program MBG, Kadin Rencanakan Bangun 100 Dapur!
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan di 38 provinsi. Pernyataan ini disampaikan setelah ia melapor kepada Presiden Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025.
“Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ungkap Dadan.
Dadan menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan kemajuan penting dalam upaya pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa program tersebut kini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.
(SindoNews)
