Jemaah Umrah Di tengah Konflik Timur Tengah, Antara Alasan Keamanan dan Konsekuensi Kontrak!

Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah mengimbau agar jemaah menunda keberangkatan umrah di tengah konflik Timur Tengah, hal tersebut karena berdampak bukan hanya pada aspek keselamatan dan spiritual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi. 

“Kami sangat memahami bahwa keselamatan adalah prioritas. Kalau negara sudah mengimbau, tentu itu berdasarkan pertimbangan yang matang. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan umrah ini melibatkan kontrak-kontrak bisnis. Ada perjanjian jemaah dengan travel, travel dengan maskapai, travel dengan hotel. Di dalamnya ada klausul pembatalan, deviasi, dan konsekuensi biaya. Ini yang harus dipikirkan bersama,” ujar Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik, dikutip dari Himpuh, Rabu (4/3).

Baca Juga: Saudia Batalkan Penerbangan, Perjalanan Umrah dan Haji Berpotensi Terdampak

Firman menyatakan, tanpa intervensi pemerintah, jemaah berpotensi menanggung kerugian akibat tiket dan hotel yang sudah dibayar namun tidak dapat digunakan.

Ia menjelaskan, imbauan penundaan juga akan menimbulkan dilema psikologis karena jemaah merasa khawatir berangkat, tetapi tetap terikat kontrak. Sejumlah hotel di Saudi bahkan menyatakan reservasi yang tidak dipakai akan hangus, sehingga risiko biaya terbesar berada di pihak jemaah. Karena itu, pemerintah diminta menekan maskapai dan hotel agar memberi kelonggaran dalam situasi ini.

HIMPUH sendiri mendukung kebijakan pemerintah, namun berharap ada langkah mitigasi ekonomi agar beban tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat. 

Berdasarkan data internal, sekitar 10.000 hingga 20.000 calon jemaah telah dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat.

Baca Juga: Iran Tutup Selat Hormuz Usai Serangan AS–Israel, 20 Persen Pasokan Minyak Dunia Terancam

“Mereka ini sudah punya tiket dan hotel. Kalau terjadi penundaan massal tanpa ada relaksasi dari maskapai dan hotel, maka jemaah yang akan paling terdampak secara finansial,” ungkapnya.

Dalam konteks industri, situasi ini berpotensi mengganggu arus kas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), khususnya yang berskala menengah dan kecil. Meski begitu, HIMPUH menegaskan tetap mendukung dan tidak mengabaikan imbauan pemerintah.

“Sekali lagi, himbauan jangan diabaikan. Tapi kami berharap himbauan ini dipertegas dan terus di-update berdasarkan keadaan di Saudi Arabia. Karena sampai hari ini dua bandara utama yaitu Jeddah dan Madinah belum ada penutupan, dan penerbangan direct flight masih berjalan. Jadi informasi yang akurat dan terkini sangat penting,” tutur Firman.

(Himpuh)