Jaga Stabilitas APBN di Tengah Gejolak Global, Menkeu Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga

Jakarta, mu4.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga. Menurutnya, kebijakan itu dilakukan sebagai upaya menjaga APBN agar tetap stabil di tengah gejolak ekonomi dunia imbas perang di timur tengah.

Dirinya menjamin efisiensi anggaran tersebut tidak memengaruhi kondisi ekonomi. “Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, itu kita batasi, kita potong kalau yang itu. Yang lain kita akan sesuaikan, tapi tidak akan sampai mempengaruhi ekonomi,” ucap Purbaya, Sabtu (21/03/2026).

Di samping itu, Purbaya menyebut terkait pemotongan anggaran tersebut saat ini sedang dihitung, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian dan Lembaga.

Awalnya, Purbaya mengatakan, mengusulkan masing-masing K/L memotong sendiri anggaran mereka 10%. Namun Purbaya berubah pikiran, dan akan langsung memotong anggaran dan masing-masing Kementerian dan Lembaga nanti menyesuaikan

Baca juga: Purbaya Soroti Penerima LPDP Kontroversial, Sang Suami Siap Kembalikan Dana Beasiswa Beserta Bunga!

“Kita lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10%. Tapi kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah, saya bilang saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Tapi persenannya lagi kita diskusikan,” jelas Purbaya.

“Terus, kita akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kita pastikan juga likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik, itu saya monitor harian di tempat kita (Kemenkeu),” sambungnya.

Purbaya menambahkan bahwa efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.

“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” sebutnya.
(detik.com)