Jakarta, mu4.co.id – Indonesia mengalami deflasi sejak Mei 2024, dimulai dengan 0,03% dan terus menurun hingga 0,12% pada September.
Sebagai perbandingan, inflasi tercatat 0,04% di Januari, 0,37% di Februari, 0,52% di Maret, dan 0,24% di April. Deflasi ini merupakan kondisi terburuk sejak 1999, dan terakhir kali Indonesia mengalami deflasi beruntun saat pandemi Covid-19.
Definisi Deflasi
Deflasi merupakan penurunan harga barang dan jasa akibat berkurangnya uang yang beredar, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini terjadi karena banyak uang tersimpan di bank dan menurunnya permintaan barang dan jasa meski produksi tetap tinggi.
Baca Juga: Deflasi di Indonesia Hampir Merata, Ekonom Ungkap Bahaya!
Selain itu, perlambatan ekonomi juga berkontribusi. Sebaliknya, inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa naik karena peningkatan jumlah uang yang beredar, sehingga nilai mata uang menurun.
Dampak Deflasi
Deflasi yang berkepanjangan menyebabkan kesulitan pekerjaan bagi kelas menengah dan penurunan belanja oleh kelas menengah atas karena kekhawatiran ekonomi. Sektor usaha, seperti makanan, tekstil, dan properti, terdampak negatif akibat deflasi.
Dilansir dari laman Universtitas Muhammadiyah Jakarta pada Jum’at (11/10), deflasi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh faktor domestik. Kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga pertalite dan lemahnya industri, juga menurunkan daya beli.
Dampaknya termasuk meningkatnya pengangguran, perlambatan ekonomi, dan penurunan kesejahteraan masyarakat.
Cara Mengatasi Deflasi
Untuk mengatasi deflasi, masyarakat disarankan fokus pada belanja kebutuhan pokok, mencari pendapatan tambahan, dan menghindari utang berbunga tinggi.
Pemerintah juga perlu menunda proyek infrastruktur besar dan memprioritaskan program perlindungan sosial.
Baca Juga: Kalsel Alami Deflasi Rendah, Berikut 4 Provinsi Dengan Keadaan Sama!
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyarankan menarik investasi ke sektor industri padat karya serta memperkuat pertanian dan perikanan. Perlunya jaring pengaman sosial bagi pekerja gig economy dan percepatan pembangunan perumahan juga ditekankan.
Nailul Huda dari Celios juga menambahkan pentingnya kebijakan yang tidak merugikan konsumsi rumah tangga, termasuk pembatalan rencana kenaikan tarif PPN dan pembatasan harga pertalite.
(umj.ac.id)
