Jakarta, mu4.co.id – Indonesia kembali mendapat kepercayaan internasional dengan ditetapkannya sebagai Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penetapan tersebut secara resmi diumumkan pada Pertemuan Dewan HAM PBB, Kamis (8/1/2026) di Jenawa, sekaligus pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026.
Sebelumnya, dilansir dari Siaran Pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Sabtu (10/1), Indonesia telah resmi dipilih dan diumumkan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) pada Selasa (23/12/2025) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Baca juga: Kepercayaan Asia Pasifik, Indonesia Diusulkan Pimpin Dewan HAM PBB 2026
Penetapan tersebut merupakan hasil dari diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan berbagai pihak di bawah Kemlu, serta melakukan pendekatan dengan negara sahabat untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenawa menjadi peran sentral di Dewan HAM PBB dengan didukung oleh PTRI New York serta perwakilan lainnya.
Jabatan Presiden HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro yang sebelumnya memiliki pengalaman panjang di bidang diplomasi antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB terkait isu-isu HAM.
Baca juga: Gubernur Aceh Tidak Mengetahui Soal Surat Permintaan Bantuan ke PBB. Ini Klarifikasinya!
Hal ini juga disampaikan Menteri Luar Negeri bahwa akan berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan, mengendepankan kepercayaan, penguatan komunikasi lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kebijakan.
Tema yang dipakai Indonesia dalam kepemimpinan sebagai Presiden Dewan HAM PBB ini adalah “A Presidency for All” sebagai bentuk tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Presidensi Indonesia pada 2026 ini menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk tahun 2006, sesuai mekanisme kepemimpinan yang bergilir antar kelompok wawasan.
Sampai saat ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali pernah menjabat sebagai Wakil Presiden HAM PBB, yakni pada tahun 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan Tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard. Bahkan, sebelum dibentuknya Dewan HAM PBB, Indonesia telah memimpin Komisi HAM PBB pada tahun 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.
(CNBC Indonesia, kemlu.go.id)
