India, mu4.co.id – Pemerintah India dikabarkan berencana mengganti nama negara yang semula India menjadi Bharat.
Hal ini didukung dengan penggunaan plakat Bharat oleh Perdana Menteri (PM) Narendra Modi saat pembukaan KTT G20 di New Delhi, Sabtu (9/9/2023).
Plakat yang terpampang di depan PM Modi menampilkan kata “Bharat” sebagai nama negara, bukannya “India.”
Baca juga: Jadi Beras Dunia, Inilah Strategi India
Media India, Economic Times yang mengutip Times Now, memuat PM Narendra Modi kemungkinan akan membawa resolusi mengubah nama resmi India ke Bharat selama sidang khusus parlemen. Ini akan berlangsung 18-22 September.
Rencana pergantian nama ini didukung oleh Pejabat partai berkuasa India, BJP, dan salah satu menteri di kabinet.
“REPUBLIK BHARAT – senang dan bangga bahwa peradaban kita maju dengan berani,” kata politisi BJP Himanta Biswa Sarma.
“Negara kita adalah ‘Bharat’, hal ini tidak perlu diragukan lagi,” kata Menteri Persatuan Rajeev Chandrasekhar.
Selain itu, beberapa pendukung nama Bharat juga mengatakan bahwa nama “India” diberikan oleh penjajah Inggris. Namun para sejarawan mengatakan nama ini telah ada sebelum pemerintahan kolonial selama berabad-abad.
Baca juga: Sukses Mendarat di Bulan, India Akan Kirim Lagi Pesawat ke Matahari
Meski beberapa pihak mendukung, dimuat NBC, terdapat sejumlah pihak kontra. Kritik mengecam pergantian nama dan menyebutnya “distorsi identitas negara yang sinis dan merugikan diri sendiri”.
“Pemerintah tidak seharusnya menghapusnya,” kata Vijender Singh, 28 tahun.
“India adalah nama yang sangat tua,” tambahnya menunjuk pemerintah seharusnya fokus ke pekerjaan dan fasilitas warga miskin alih-alih pergantian nama negara.
“Saya berharap pemerintah tidak sebodoh itu dengan sepenuhnya mengabaikan India, yang memiliki nilai merek yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun selama berabad-abad,” tulis politisi partai oposisi Kongres di X, Shashi Tharoor.
Media yang sama menyebutkan konstitusi negara tersebut memang merujuk dua nama. India digunakan untuk pernyataan dalam bahasa Inggris dan Bharat digunakan dalam bahasa Hindi.
Sejak PM Narendra Modi menjabat pada tahun 2014, pemerintahan BJP telah didorong untuk mengubah nama kolonial di jalan-jalan dan banyak tempat. Ini dikatakan sebagai sisa-sisa perbudakan.
Sumber: cnbcindonesia.com tribunnews.com
