IKN, mu4.co.id – Partai NasDem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, jika belum siap menjadi ibu kota negara.
Hal ini karena IKN dinilai masih belum memadai dari segi administrasi, infrastruktur, dan kebijakan. Usulan ini bisa direalisasikan melalui revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Menanggapi usulan Partai NasDem, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menyatakan partainya akan mempertimbangkan wacana menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim. Menurutnya, usulan tersebut sah dan patut dikaji lebih lanjut secara mendalam.
“Kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara atau itu menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,” ucap Adies dikutip dari Kompas, Senin (21/7).
Adies menjelaskan bahwa proyek IKN termasuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN), sehingga jika ada perubahan rencana, perlu dibahas kembali bersama pemerintah dan DPR RI.
Baca Juga: Ratusan CPNS Mulai Tempati IKN, Pembangunan IKN Tahap I Rampung 100%
“Kalau ada perubahan, itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintahan dan DPR. Kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa,” jelasnya.
Adies menyatakan Partai Golkar akan mempertimbangkan dampak usulan IKN sebagai ibu kota Kaltim secara menyeluruh, termasuk terhadap ekonomi dan investasi yang sudah masuk.
Namun, ia menegaskan kajian tak boleh dilakukan terburu-buru karena nilai investasi, termasuk dari swasta, sudah sangat besar.
“Ini memang harus melalui kajian-kajian yang sangat matang karena kita tahu investasi yang juga keluar di sana sudah cukup besar dan pengusaha-pengusaha juga sudah banyak menanamkan modalnya. Jadi memang harus dihitung betul tingkat kerugian dan keuntungannya apabila itu terjadi,” tuturnya.
(Kompas)
