Harga BBM Naik Saat Ramadan, Anggota DPR Angkat Suara!

Jakarta, mu4.co.id – PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai 1 Maret 2026. Kenaikan itu disebut mengikuti harga minyak dunia yang tengah berfluktuasi.

Di SPBU Pertamina, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp11.800 per liter. Pertamax Green (RON 95) juga mengalami kenaikan menjadi Rp12.900. Sementara, Pertamax Turbo (RON 98) kini jadi Rp13.100 per liter. Jenis solar nonsubsidi, harga Dexlite meningkat menjadi Rp14.200 per liter dari sebelumnya Rp13.500 per liter. Lalu Pertamina Dex juga naik harga. Yakni, menjadi Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp13.500 per liter.

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam buka suara terkait harga BBM tersebut secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut menambah beban masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

Mufti menilai kebijakan tersebut dilakukan pada momentum yang sensitif ketika masyarakat menghadapi pelemahan daya beli, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih, dan di saat bulan Ramadhan.

“Saya terus terang kecewa dengan keputusan Pertamina yang menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang tidak baik. PHK terjadi di mana-mana, daya beli lemah, UMKM belum bertumbuh. Di saat yang sama, kita masuk bulan Ramadhan, momentum di mana kebutuhan rumah tangga justru melonjak. Harga bahan pokok sudah naik bahkan sebelum BBM naik,” ujar Mufti, Selasa (03/03/2026).

Baca juga: Mulai 1 Februari 2026, Harga BBM Nonsubsidi Turun. Segini Harganya!

Dirinya khawatir dengan kenaikan harga BBM itu akan terjadi efek berantai terhadap ongkos distribusi, dan akhirnya mendorong kenaikan harga bahan pokok lainnya. “Sekarang BBM ikut naik. Saya tidak bisa membayangkan efek berantainya yang harus ditanggung rakyat. Begitu BBM naik, ongkos distribusi naik, harga bahan pokok ikut terdorong,” tambahnya.

Di samping itu, Mufti juga mempertanyakan alasan kenaikan harga BBM yang dikaitkan dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. ia menilai kebijakan penyesuaian harga tidak mungkin diambil secara mendadak tanpa perencanaan sebelumnya.

 “Jika memang sudah dirancang, kenapa tidak jujur dari awal. Kalau memang karena situasi global, kenapa responsnya seperti terburu-buru. Ini terkesan sembunyi-sembunyi dan sudah direncanakan, bukan karena perang. Jangan jadikan rakyat sebagai shock absorber setiap kali ada tekanan fiskal atau tekanan global. Rakyat ini bukan bantalan kebijakan,” ujarnya.

Dirinya pun menegaskan, Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dasar perhitungan, waktu pengambilan keputusan, serta langkah mitigasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

(kompas.com)