Palestina, mu4.co.id – Hamas menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di jalur Gaza dan kirim Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF) pada Senin (17/11).
Menurut Hamas, pengiriman pasukan ISF dinilai sebagai kendali asing atas jalur Gaza, dan resolusi usulan Amerika Serikat (AS) tidak sesuai dengan hak politik dan kemanusiaan rakyat Palestina, karena melakukan mekanisme perwalian internasional di jalur Gaza.
“Menugaskan pasukan internasional dengan tugas dan peran di jalur Gaza, termasuk membuka senjata kelompok perlawanan, sama seperti mencabut netralitas pasukan dan mengubahnya menjadi pihak terlibat konflik yang mendukung pendudukan,” pernyataan Hamas dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (20/11).
Baca juga: Trump Minta Bantuan Pasukan Indonesia Untuk Lucuti Senjata Hamas. Bagaimana Tanggapan Indonesia?
Hamas menegaskan jika pasukan internasional tersebut dikerahkan, maka harusnya cuman di perbatasan bukan di dalam wilayah Gaza, dan harus di bawah pengawasan PBB.
“Setiap pasukan internasional, apabila dibentuk, harus dikerahkan hanya di perbatasan untuk memisahkan pasukan, memantau gencatan senjata, dan harus dibawah pengawasan PBB,” tegas Hamas.
Sebelumnya, DK PBB mensahkan resolusi yang diajukan oleh Donald Trump untuk perdamaian di Gaza. Diajukan pada September lalu, salah satu langkahnya yaitu pembentukan BoP sebegai pemerintah transisi di Gaza dipimpin Donald Trump dan membentuk ISF dibawah komando BoP.
Baca juga: TNI Siap Kirimkan 20.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza. Kapan Waktunya?
Bop akan diberikan mandat untuk memerintah Gaza sampai akhir tahun 2027. Badan ini akan berupayah dalam rekonstruksi di wilayah itu. Sebanyak 13 negara setuju dengan resolusi tersebut, termasuk Inggris, Perancis, dan Somalia, tidak ada yang menentang kecuali Rusia dan China yang memilih abstain.
Namun, resolusi tersebut mendapat kritik dari Moskow dan Beijing yang menilai kurang jelas susunan mekanisme utama, tidak ada kepastian keterlibatan PBB, dan dianggap gagal mendapatkan dukungan untuk solusi dua negara.
Tahap awal dari resolusi tersebut adalah gencatan senjata antara Hamas dan Israel serta pembebasan para sandera dan tahanan pada 10 Oktober yang lalu. Menurut Mike Waltz, duta besar AS untuk PBB menyebut itu merupakan langkah awal yang rapuh.
(CNNIndonesia)
