Gus Yahya Tolak Mundur Dari Posisi Ketua Umum PBNU. Ini Alasannya!

Surabaya, mu4.co.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengungkapkan bahwa tidak ada sama sekali memiliki keinginan untuk mundur dari Ketua PBNU.

Hal tersebut disampaikannya setelah menggelar pertemuan dengan para Ketua PWNU tibgkat provinsi di Surabaya pada Ahad (23/11/2025).

Ia mengaku mendapat mandat dari peserta ketika Mukmatar NU ke-34 pada 2021 lalu di Lampung untuk memimpin PBNU sebagai ketua tanfidziyah selama 5 tahun.

“Saya mendapat mandat 5 tahun memimpin NU, karena itu akan saya jalani selama 5 tahun, In Syaa Allah saya sanggup,” ujaranya dilansir dari kompas, Senin (24/11).

Penegasan Gus Yahya tersebut seakan menjawab risalah rapat harian Syuriah PBNU yang ditandatangain oleh Ketua Dewan Syura PBNU KH Miftahul Akhyar pada 20 November 2025.

Baca juga: Rais Aam Minta Gus Yahya Mundur dari Ketum PBNU, Ini Alasan Dibaliknya!

Poin penting dalam risalah tersebut adalah meminta Ketua Umum PBNU periode saat ini Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum PBNU paling lambat 3 hari setelah risalah tersebut ditandatangani. Jika dalam 3 hari belum mengundurkan diri, maka Rapat Harian Syuriah PBNU akan memutuskan pemberhentian Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU.

Alasan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri juga terdapat dalam risalah tersebut, diantaranya terkait hadirnya akademisi asal Amerika Serikat,  Peter Berkowitz, sebagai narasumber dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdatul Ulama (AKN NU). Peter Berkowitz selama ini dianggap sebagai tokoh dalam jaringan zionis internasional.

Hal itu dianggap melanggar nilai dan ajaran ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Atas hal tersebut, Gus Yahya telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik pada 20 Agustus 2025. Tetapi dalam risalah juga disebutkan ada alasan lain yang menyebabkan Gus Yahya diminta untuk mengundurkan diri yakni karena ada tata kelola keuangan di PBNU yang terindikasi pelanggaran terhadap hukum syariat islam sehingga membahayakan eksistensi badan hukum PBNU.

Gus Yahya mengaku belum menerima dokumen fisik terkait risalah Syuriah, sehingga belum ada dasar untuk menanggapi.

“Saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Syuriah. Sampai sekarang secara fisik belum menerima.  Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial, itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi,” jelasnya dilansir dari detik.com, Senin (24/11).

(kompas.com, detik.com)