Jakarta, mu4.co.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bank Indonesia, dan Bappenas menginisiasi International Quality Tourism Conference (IQTC) untuk pertama kalinya, yang dilaksanakan di Hotel The Meru Sanur Bali, pada 29-30 Agustus 2024.
Diketahui, Konferensi tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dimana dalam konferensi itu akan menetapkan standar kualitas pariwisata di Indonesia, yang akan dihadiri lebih dari 250 orang, berasal dari lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, industri pariwisata, asosiasi pariwisata, dan organisasi internasional.
“Melalui forum IQTC ini tentu salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Travel and Tourism Readiness Dialogue,” ujar Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati, Rabu (28/08/2024).
“Pada sesi eksklusif meeting yang berkolaborasi World Economics Forum dan juga Kemenko Marves untuk membahas langkah-langkah peningkatan peringkat Indonesia menuju 15 besar dunia,” sambung Dessy.
Diketahui sebelumnya, Travel and Tourism Development Index (TTDI) Indonesia naik menjadi peringkat ke-22 dari 119 negara di dunia pada 2024, dimana sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-32 dalam indeks pariwisata global yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF).
Baca juga: Banua Triatlon Challenge 2024 Jadi Event Promosi Pariwisata Banua!
Lebih lanjut menurut Dessy, tantangan mencapai target 15 besar pariwisata dunia itu muncul dari kolaborasi lintas sektor yang mesti dilakukan secara optimal. “Karena memang dalam semua indikator TTDI, peran utamanya bukan Kemenparekraf saja. Ada juga bagian, tugas dan fungsi, dari kementerian serta lembaga lain,” tutur Dessy.
Disebutkan salah satu langkahnya adalah membangun pariwisata berkualitas di Indonesia, di luar jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang ditargetkan dengan angka berbeda setiap tahun. Dimana untuk tahun ini, Kemenparekraf menargetkan 17 juta wisman dan baru terpenuhi 11 juta wisman sampai Agustus 2024.
Di sisi lain, pemerintah juga masih harus menyiapkan program dan kegiatan untuk mendukung indikator capaian TTDI ini. “Sebenarnya, kita sudah punya kekuatan berdasarkan Peraturan Presiden tentang kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan. Dengan dasar ini, tentu menjadi kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kolaborasi,” kata Dessy.
“Tinggal dari poin-poin indikator ini yang kemudian kita sepakati bersama, apalagi sebenarnya pencapaian TTDI ini ada di dalam rantai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” tambahnya.
(kompas.com)
