Jakarta, mu4.co.id – Kementerian Imigrasi mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta akibat dugaan pemerasan terhadap warga negara China.
Plt Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam, menyatakan mereka akan menjalani pemeriksaan internal akibat kejadian tersebut.
“Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal,” ujar Godam, dikutip dari Kompas, Rabu (5/2).
Godam menyebut bahwa Kementerian Imigrasi telah memasang papan bertuliskan “No Tipping” sebagai larangan memberi tip kepada petugas di beberapa bandara sejak 1 Februari.
Sebelumnya, media sosial X ramai membahas tangkapan layar surat dari Kedubes China kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dugaan pemerasan di bandara internasional Indonesia.
Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.
Kedubes China melaporkan pemerasan terhadap warganya oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Sedikitnya 44 kasus telah diselesaikan dengan pengembalian Rp32.750.000 kepada lebih dari 60 WNA China.
“Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan,” demikian isi surat tersebut.
Baca Juga: Oknum Polisi Diduga Peras Penonton DWP. Pengamat Kepolisian Sebut Harus Dipecat!
Hal itulah yang membuat Kementerian Imigrasi mencopot seluruh pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dugaan pemerasan WNA China. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengambil keputusan ini setelah menerima laporan dengan data pendukung.
“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti,” ucap Agus
Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apa pun dan memastikan pejabat yang terlibat akan dihukum sesuai ketentuan.
(Kompas)
