Kalimantan Tengah, mu4.co.id – Disnaker Kabupaten Sleman membuka pendaftaran program transmigrasi gratis ke dua lokasi di Kalimantan, yaitu Keladen, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan Pulau Nibung serta Sungai Baru di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.
Pendaftar dijanjikan fasilitas lengkap seperti rumah, lahan pekarangan, lahan usaha, jatah hidup selama 12-18 bulan, dan bantuan modal usaha dari Pemda Sleman sebesar Rp13 juta per kepala keluarga.
Informasi ini diumumkan lewat Instagram @disnakersleman dan ditujukan bagi warga yang ingin mencari kehidupan baru di luar Jawa. Namun, postingan tersebut telah dihapus oleh akun tersebut.
Program ini menuai kritik dari warganet dan pemerhati isu Kalimantan karena dinilai mengabaikan partisipasi masyarakat adat serta berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dan lingkungan di wilayah tujuan.
Sementara itu, Kementerian Transmigrasi menyatakan tidak akan lagi menempatkan transmigran baru di Kalimantan Barat sebagai respons atas penolakan dari Aliansi Masyarakat setempat.
Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Wanggai, menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan pendekatan baru kementerian yang fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli.
“Kementerian tidak melakukan penempatan transmigran baru, namun melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang ada saat ini,” ujar Velix dikutip dari Tempo, Jum’at (25/7).
Sebelumnya, Aliansi Kalimantan Barat Menggugat menggelar unjuk rasa pada 21 Juli 2025, menolak penempatan transmigran baru. Mereka mendesak pemerintah pusat fokus pada kesejahteraan warga lokal melalui pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, lahan pertanian, dan listrik di daerah terpencil.
Velix Wanggai menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi kini mengutamakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal, dengan pendekatan baru yang fokus pada transformasi kawasan, bukan sekadar memindahkan penduduk. Transformasi ini mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan SDM.
Ia mengajak semua pihak turut mengawal revitalisasi kawasan transmigrasi agar berjalan inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan kearifan lokal, sesuai amanat Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.
(Urbanjar.id, Tempo, Pontianak Info)
