Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah kembali menyoroti tingginya biaya haji yang ditanggung masyarakat. Efisiensi ongkos haji menjadi perhatian Presiden dalam evaluasi penyelenggaraan tiap tahun, terutama pada pengadaan layanan utama jemaah.
Dirjen Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid menyatakan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mendorong penurunan biaya haji dibanding penyelenggaraan sebelumnya.
Harun menyebut dorongan penurunan biaya haji muncul setelah Presiden menilai masih ada pos pengeluaran yang bisa dihemat, termasuk biaya hotel jemaah. Pembentukan Kementerian Haji juga ditujukan untuk meningkatkan layanan sekaligus menekan ongkos haji bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Menang Lelang Kampung Haji. Apa Hasil Lelanganya?
“Kita harus menurunkan setiap komponen pengadaan itu, baik itu transportasi, konsumsi, hotel maupun syarikah untuk pelayanan di Armuzna dan di Masyair,” ucap Harun dikutip dari Himpuh, Ahad (8/2).
Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang lewat pembangunan Kampung Haji yang dikelola Danantara untuk menciptakan ekosistem haji terintegrasi dan efisien biaya.
Kampung Haji dikelola melalui akuisisi aset hotel dan properti di kawasan Thakher City, Makkah.
Namun, kapasitasnya masih terbatas dengan hanya menampung sekitar 20 ribu jemaah sehingga penurunan biaya haji tetap memerlukan kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia setiap tahun.
(Himpuh)









![Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH]](https://mu4.co.id/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260210-WA0015-300x183.jpg)



