Jakarta, mu4.co.id – Ditengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah ketua umum (Ketum) partai politik dan pimpinan lembaga negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (31/08/2025).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Diantaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo dilansir dari laman presiden.go.id.
Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.
“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.
Sebelumnya, Presiden juga menemui PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta 14 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam lainnya, di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, mengatakan dalam pertemuan Kepala Negara bersama Pimpinan Ormas Islam itu berjalan selama tiga jam itu mereka memberikan masukan dan pandangan. Haedar menyebut pihaknya memahami soal demokrasi dan aspirasi. Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak terkontaminasi oleh tindakan yang berujung pada kekerasan.
“Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini, dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” katanya, Sabtu (30/08/2025).
“Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, seluruh ormas Islam yang hadir bersepakat mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan mengatasi keadaan.
“Dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, serta mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu.
