Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto akan mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi pembentukan Kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Azhar Simanjuntak mengungkapkan bahwa presiden menginginkan orang-orang yang berintegritas. Ia pun menegaskan proses pengubahan nama BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah tidak akan menganggu proses jalannya persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada 2026.
“Tidak sama sekali. Ini kan sebenarnya tinggal bedol desa saja. Walaupun nanti ada syarat ya (seleksi masuk ke Kementerian Haji dan Umrah), karena Pak Presiden menginginkan institusi ini wajahnya (menjamin) integeritas dan kompetensi,” jelas Dahnil, Sabtu (23/08/2025).
Baca juga: Korupsi Kuota Haji Sebabkan Antrean 8.400 Jemaah Reguler Jadi Lebih Lama!
Dahnil menyebut BP Haji membutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi tersebut juga seiring dengan perkembangan kasus haji yang terjadi belakangan ini. Salah satunya terkait kesehatan jemaah haji yang mendapat teguran langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
“Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasi ini, enggak lagi kecolongan kalau sebenarnya jemaah itu sakit. Yang baru ke depannya kami ingin memunculkan manasik kesehatan,” ujar Dahnil.
Selain itu, Dahnil yang pernah menjadi juru bicara Prabowo itu juga menuturkan bahwa Kepala Negara sudah memiliki niatan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI itu sebelum terpilih menjadi Presiden RI.
“Kementerian Haji dan Umrah itu kan memang visinya Presiden (Prabowo). Jadi sejak 2014 beliau maju sebagai presiden, 2019 beliau maju jadi presiden, visinya selalu ada keinginan untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” ungkapnya, Sabtu (23/08/2025).
“Oleh karena itu, setelah terpilih menjadi Presiden, Prabowo langsung membentuk BP Haji sebagai transisi dari Kementerian Agama (Kemenag),” pungkas Dahnil.
(kompas.com)
