Media Utama Terpercaya

11 Oktober 2025, 22:21
Search

Calon Jemaah Haji 2026 Diminta Bersiap! Kemenhaj Targetkan Pelunasan Biaya Haji Dimulai Lebih Cepat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf
Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf. [Foto: haji.go.id]

Jakarta, mu4.co.id – Calon jemaah haji Indonesia tahun 2026 diminta bersiap sejak dini. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa rencana pelunasan haji 2026 akan dimulai lebih cepat sebelum Desember 2025.

Langkah ini diharapkan agar persiapan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih matang. Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan, terkait besaran biaya haji yang akan dibebankan kepada jemaah masih dibahas dengan DPR melalui Panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH).

“Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati keluar kepres (keputusan presiden). Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa lunasi,” ujar Irfan dilansir dari hajinews, Sabtu (11/10).

Irfan menegaskan, bahwa Panja BPIH harus dibentuk terlebih dahulu untuk menetukan angka resmi biaya yang dibebankan kepada jemaah haji tahun depan. Rapat pembahasan ini akan  dijadwalkan pada 20 Oktober 2025, tapi terkait pastinya masih menunggu agenda resmi DPR.

“Panja mungkin ya sekitaran 20 Oktoberan ini. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” ujarnya.

Baca juga: Wamen Haji Ungkap Antrean Haji Bakal Dirombak dan Lebih Adil. Seperti Apa?

Meski biaya resmi belum ditetapkan, ia tetap mengingatkan kepada para calon jemaah agar mempersiapkan dari sekarang. “Itu (persiapan pelunasan) seharusnya sekarang persiapannya. Jangan terlalu mepet,” katanya menegaskan dilansir dari himpuh, Sabtu (11/10).

Irfan juga mengungkapkan bahwa persiapan penyelenggaraan haji 2026 telah berjalan sekitar 25 persen.

“Insyaallah, kita sudah tahap kira-kira 25 persen dari langkah-langkah yang sudah kita laksanakan. Kita sudah mengambil tempat di Arafah-Mina, sudah membayar sebagian uang muka untuk Arafah-Mina. Dan kita juga sudah memilih dua syarikah,” ujarnya.

Dua syarikah (Perusahaan penyedia layanan) adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest. Kedua syarikah tersebut pernah terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.

Dari sisi keuangan, pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah menyetorkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada pemerintah Saudi.

Baca juga: Tak Lagi Multisyarikah, Indonesia Resmi Tunjuk 2 Syarikah untuk Haji 2026, Ini Alasannya!

“BPKH sudah menyetorkan Rp2,7 triliun untuk uang muka sebagai pendaftaran bagi negara Indonesia di sistem e-Hajj di Arab Saudi. Itu tujuannya untuk memesan tempat di Arafah,” ujar Fadlul Imansyah selaku Kepala Pelaksana BPKH.

Langkah ini dilakukan agar Indonesia lebih cepat dapat fasilitas dan kuota di Arab Saudi. Kini BPKH tidak hanya bertugas sebagai juru bayar, tetapi juga terlibat dalam pengadaan dan negosiasi harga kebutuhan jemaah di Tanah Suci.

“Di dalam revisi undang-undang penyelenggara ibadah haji kemarin sudah ada pasal yang menyampaikan bahwa BPKH akan turut dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah nanti kita lihat bagaimana implementasinya,” tambah Fadlul.

Dengan pelunasan yang ditargetkan dimulai November 2025, pemerintah berharap seluruh sistem birokrasi haji berjalan lebih tertib dan transparan, dari penetapan biaya, verifikasi kesehatan, hingga pengadaan fasilitas.

Kini, tinggal DPR dan Kemenhaj yang menuntaskan pembahasan biaya. Jika langkah ini berjalan dengan lancar, maka jemaah bisa mulai melunasi biaya perjalanan ibadah haji lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

(Hajinews, himpuh, detikhikmah)

[post-views]
Selaras