Media Utama Terpercaya

26 Maret 2026, 13:58
Search

Bukan Senin atau Jumat, DPR Usulkan WFH Digelar Tengah Pekan! Hari Apa?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
WFH Digelar Tengah Pekan
Ilustrasi. [Foto: AI, mu4.co.id]

Jakarta, mu4.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan Work From Home (WFH) diterapkan setiap Rabu sebagai upaya menghemat BBM di tengah konflik Timur Tengah. Ia menilai penetapan pada Jum’at berisiko disalahgunakan sebagai libur panjang sehingga kurang efektif.

“Mengenai hari pelaksanaan WFH, menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Kalau WFH dilaksanakan hari Jum’at, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang,” ujar Ahmad Irawan dikutip dari detik news, Kamis (26/3).

Baca Juga: Airlangga: Pemerintah Rancang WFH Satu Hari per Pekan untuk Hemat Energi Imbas Harga Minyak Dunia Naik

Politikus Golkar itu menilai penerapan WFH pada Jum’at berpotensi melenceng dari tujuan karena bisa dianggap sebagai libur panjang sehingga penghematan BBM tidak tercapai.

Ia mengusulkan Rabu sebagai pilihan paling ideal, karena jika dilakukan Senin berpotensi memperpanjang akhir pekan, sementara Kamis bisa memicu pegawai mengambil cuti di Jum’at. Oleh karena itu, Rabu sebagai hari paling ideal untuk WFH karena berada di tengah pekan, sehingga kecil kemungkinan dimanfaatkan untuk memperpanjang libur atau cuti. 

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan semua aspek sebelum menetapkan kebijakan.

Baca Juga: Pemerintah Kaji WFH untuk Kurangi Mobilitas dan Hemat Energi, Khusus Hari Apa?

“Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jum’at. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jum’at, Sabtu, dan Minggu,” jelas Irawan.

Ia menilai kebijakan WFH bertujuan baik untuk mengurangi konsumsi energi, namun perlu diiringi dengan pengaturan pasokan energi, logistik, bahan pokok, aktivitas usaha, dan layanan publik agar tetap berjalan optimal.

Sementara itu, pemerintah melalui sejumlah menteri telah menyepakati rencana WFH mingguan untuk penghematan BBM, dan kini tinggal menunggu persetujuan Presiden sebelum diumumkan secara resmi.

(Detik news)

[post-views]
Selaras