Jakarta, mu4.co.id – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah akan berbagi beban bunga atau burden sharing dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai program Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan perumahan rakyat.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, dalam menjalankan skema burden sharing ini, BI tidak akan mencetak uang baru, seperti kekhawatiran masyarakat sebelumnya yang berfikir akan menyebabkan inflasi meningkat dan melemahkan nilai tukar rupiah jika BI mencetak uang baru dalam jumlah besar, mengingat program prioritas pemerintah itu membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Namun Ramdan menyebut burden sharing dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana pemerintah untuk program tersebut di lembaga keuangan domestik.
Baca juga: BI Tunda Peluncuran Payment ID Pada 17 Agustus Nanti, Kenapa?
Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.
“Besaran tambahan beban bunga oleh BI kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” ucapnya, Kamis (05/09/2025).
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa burden sharing akan dilakukan dengan skema berbagi beban bunga atas penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk program prioritas pemerintah. BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati pembagian beban bunga SBN ini dengan porsi 50:50. Dengan skema itu, biaya bunga yang semula sepenuhnya ditanggung APBN dapat ditekan hingga separuhnya.
Adapun baik BI maupun Kemenkeu masing-masing menanggung beban bunga sebesar 2,9 % untuk pendanaan program 3 juta rumah. Sementara untuk program Kopdes Merah Putih, keduanya menanggung beban bunga sebesar 2,15 %.
“Formulanya sebenarnya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan. Kemudian sisanya itu dibagi dua,” ungkap Perry saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPD RI, Selasa (02/09/2025).
(kompas.com, tirto.id)
