Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah, tanpa menaikkan harga BBM. Langkah yang ditempuh mencakup transformasi kebijakan, efisiensi, dan realokasi anggaran guna merespons dinamika geopolitik global.
Pemerintah menerapkan WFH ASN setiap Jum’at untuk efisiensi energi yang diperkirakan menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun serta potensi penghematan belanja BBM masyarakat sekitar Rp59 triliun.
Selain itu, dilakukan refocusing belanja Kementerian atau Lembaga sebesar Rp121,2–Rp130,2 triliun dengan memangkas pos nonprioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disesuaikan menjadi lima hari sepekan dengan penghematan sekitar Rp20 triliun.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai realokasi anggaran hanya memberi ruang napas sementara, karena subsidi dan kompensasi energi berisiko terus membesar jika harga minyak dunia melenceng dari asumsi APBN.
“Jadi kalau harga global bertahan tinggi, ruang fiskal akan cepat tergerus. Pemerintah dihadapkan pada pilihan klasik antara menambah utang, memangkas belanja lain, atau akhirnya menaikkan harga BBM juga. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih mirip ‘menunda kenaikan’ daripada ‘mencegah kenaikan’,” ungkap Ronny dikutip dari CNN, Jum’at (3/4).
Ronny memperkirakan pemerintah bisa menahan kenaikan harga BBM sekitar 3–4 bulan jika harga minyak berada di kisaran US$85–US$95 per barel.
Namun jika harga naik ke US$95–US$110 per barel, daya tahan APBN diperkirakan hanya 2–3 bulan sebelum tekanan fiskal meningkat dan mengganggu belanja prioritas.
Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Dunia, Pengamat UGM Usul Pembatasan BBM Subsidi
“Di atas US$110 per barel adalah zona merah. Kemampuan bertahan biasanya hanya 1-2 bulan, kecuali pemerintah siap mengorbankan stabilitas fiskal secara serius. Intinya, setiap kenaikan US$10 bukan linear dampaknya, tapi eksponensial ke beban subsidi,” jelas Ronny.
Ronny menilai ambang kritis harga minyak berada di kisaran US$100–US$105 per barel karena semakin sulit ditahan lama.
Jika menembus US$105–US$110 per barel, kenaikan BBM dinilai tak terhindarkan akibat melonjaknya beban kompensasi energi dan terbatasnya ruang fiskal. Jika tetap ditahan, risikonya bukan hanya defisit, tetapi juga menggeser anggaran penting seperti infrastruktur, bansos, dan kesehatan.
“Dalam hemat saya, pemerintah sebenarnya tidak menunggu angka ‘harga minyak tertentu’, tapi melihat kombinasi beberapa hal, yakni durasi harga tinggi, tekanan terhadap APBN, serta stabilitas sosial akibat inflasi dan penurunan daya beli,” ujarnya.
(CNN)
