BEM UGM Surati UNICEF, Laporkan Negara Dinilai Lalai Lindungi Anak Miskin

Yunita Rahmayani

Ming, 22 Februari 2026
19:27

Jakarta, mu4.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) menyampaikan kritik keras melalui surat terbuka kepada UNICEF terkait realitas kemiskinan anak di Indonesia yang dinilai kontras dengan kebijakan anggaran pemerintah.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas tragedi bunuh diri seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipicu ketidakmampuan membeli alat tulis. Mereka menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kegagalan sistemik negara dalam melindungi warga yang paling rentan serta ketidakmampuan pemerintah dalam menerjemahkan konstitusi mengenai akses pendidikan bagi setiap anak.

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengungkapkan sudah kehilangan kepercayaan terhadap negara karena harapan yang diletakkan pada mereka tidak menjadi kenyataan.

“Kita punya trias politica, tapi ketiga-tiganya bagi mahasiswa, terutama teman-teman BEM UGM, sulit rasanya untuk percaya bahwa ketika harapan kita letakkan kepada mereka, maka harapan itu akan berubah menjadi kenyataan,” kata Tiyo, Sabtu (21/02/2026).

Lebih lanjut, Tiyo menyoroti ironi sikap pemerintah terhadap anak di Ngada tersebut. Ia menilai pemerintah berani memberikan dana sebesar Rp16,7 triliun untuk BOP (Board of Peace) dan Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di sisi lain, ada berita duka terkait seorang anak di Ngada yang bunuh diri karena gagal membeli buku dan pulpen seharga Rp10.000.

Dirinya pun menuai isu tersebut harus dibawa ke level internasional agar dunia mengetahui realitas yang terjadi di Indonesia di luar versi pemerintah.

“Inilah dasar kenapa kita perlu menjadikan ini tidak hanya isu domestik Indonesia, tapi isu dunia. Itulah kenapa UNICEF kita pandang sebagai salah satu lembaga yang fokus pada isu anak-anak, dan karenanya mereka perlu dengar serta tahu realitas yang terjadi di Indonesia tidak hanya melalui data atau informasi yang disampaikan pemerintah, tetapi juga oleh publik,” jelas Tiyo.

Tiyo bahkan menilai pemerintah lebih memprioritaskan konsolidasi politik menuju 2029 daripada menyejahterakan rakyat melalui alokasi APBN.

“Komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, kita pertanyakan. Karena sejak awal, prioritas program yang dialokasikan melalui APBN justru mengarah bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan konsolidasi politik supaya di 2029 yang berkuasa hari ini bisa menang lagi,” pungkasnya.
(periskop.id)