Jakarta, mu4.co.id – Sejumlah anggaran beasiswa dan operasional pendidikan berpotensi akan dipangkas atau terkena efesiensi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/02/2025).
Diantara beasiswa tersebut yaitu beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.
“Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran -Kemenkeu- sebesar Rp1,31 triliun, -besarnya- 9 persen,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa hingga operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tidak terkena dampak dari efisiensi anggaran.
“Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Jumat (14/02/2025).
Baca juga: Gaji Ke-13 dan Gaji ke-14 PNS Akan Dihapus, Benarkah?
Lebih lanjut terkait efisiensi anggaran saat ini, menurut Hasan semua kementerian dan lembaga tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar bisa tepat sasaran. Dimana ada empat hal yang dipastikan tidak terdampak efisiensi sejalan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 di antaranya yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
Hasan menilai bahwa pendidikan merupakan bagian dari layanan publik sehingga tentunya anggaran untuk mendukung hal tersebut tentunya tidak terdampak. Dirinya pun menyebut jika ada efisiensi yang terkait dengan program dari bidang pendidikan maka itu adalah efisiensi untuk hal-hal yang dinilai bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi langsung layanan publik.
Ia mencontohkan seperti biaya pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya forum group disscussion (FGD), hingga biaya monitoring evaluasi (monev), hal itu karena dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada saat ini, dinilai kegiatan-kegiatan kajian atau evaluasi kegiatan bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi.
“Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa? Itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” pungkasnya.
