Jakarta, mu4.co.id – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
“Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, usai konferensi pers tentang penggagalan upaya peredaran produk garmen ilegal yang dilakukan Bea Cukai, Kamis (11/12/2025).
Lebih lanjut, Nirwala menyampaikan ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi 3 opsi, yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu. Namun, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
“Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan,” jelasnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Akan Datangkan Mi-26, Helikopter Terbesar di Dunia Untuk Bencana Sumatera!
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak akan memberikan izin penggunaan atau pengiriman baju baru ilegal dalam bentuk ballpress ke wilayah terdampak bencana.
“Belum (ada izin pengiriman baju ilegal ke lokasi bencana), kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru. Saya kirim sekarang,” kata Purbaya, Jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan meskipun barang sitaan tersebut baru, namun tetap merupakan barang ilegal. Dan menurutnya tidak ada aturan yang mengizinkan opsi tersebut. Selain itu alasan lainnya menurut Purbaya, ia tidak mau membuka celah praktik pengiriman ilegal untuk alasan kemanusiaan.
Sebab, jika itu dilakukan justru berbahaya karena dapat memicu lebih banyak balpres ilegal masuk ke Indonesia dengan dalih bantuan bencana. Bahkan, ia mengaku siap jika Pemerintah harus merogoh kantong demi mengirimkan pakaian-pakaian baru ke kawasan bencana.
(cnnindonesia.com, kompas.com)
