Gaza, mu4.co.id – Sebelumnya pada Selasa (14/11) Badan PBB untuk Pengungsi Palestina terpaksa menghentikan bantuan di Jalur Gaza dalam waktu 48 jam. Hal itu disebabkan pengepungan Israel menghambat akses terhadap bahan bakar yang sangat dibutuhkan.
Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza, Thomas White, mengatakan bahan bakar tidak diizinkan masuk ke Gaza selama lebih dari sebulan, karena kondisi kemanusiaan mencapai tingkat kritis.
“Operasi kemanusiaan di Gaza akan terhenti dalam 48 jam ke depan karena tidak ada bahan bakar yang diizinkan masuk ke Gaza,” ujar White di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Namun, pada Jumat (17/11) pengiriman bantuan dihentikan lagi karena kurangnya bahan bakar dan terputusnya komunikasi membuat pengiriman terhambat.
PBB mengatakan tidak akan ada operasi bantuan lintasan batas karena kekurangan bahan bakar dan terputusnya komunikasi. Untuk hari kedua berturut-turut, tidak ada truk bantuan yang tiba di Gaza.
Direktur Eksekutif Badan Pangan Dunia PBB (WFP) Cindy McCain mengatakan, hampir seluruh penduduk sangat membutuhkan bantuan pangan. “Persediaan makanan dan air praktis tidak ada di Gaza dan hanya sebagian kecil dari kebutuhan yang datang melalui perbatasan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Dengan semakin dekatnya musim dingin, tempat penampungan yang tidak aman dan penuh sesak, serta kurangnya air bersih, warga sipil menghadapi kemungkinan kelaparan,” kata McCain.
Meski gerbang penyeberangan Rafah beroperasi, WFP menilai, proses pengiriman bantuan kemanusiaan dari perlintasan tersebut tidak maksimal karena Israel sangat membatasi izin memasuki Gaza.
Dari 1.129 truk yang memasuki Gaza sejak pembukaan perbatasan Rafah pada 21 Oktober 2023, hanya 447 truk yang membawa pasokan makanan. “Meskipun WFP menyambut baik peningkatan jumlah truk yang menyeberang ke Gaza, sayangnya volume tersebut masih belum mencukupi: makanan yang masuk ke Gaza hanya cukup untuk memenuhi tujuh persen dari kebutuhan kalori minimum harian masyarakat,” kata WFP.
Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina Tiba di Bandara El Arish, Mesir
Tidak adanya suplai bahan bakar menyebabkan terhentinya produksi roti di 130 toko roti di Gaza. Saat ini roti, makanan pokok masyarakat Gaza sudah langka atau bahkan tidak ada.
Kekurangan bahan bakar juga melumpuhkan distribusi dan operasi kemanusiaan, termasuk pengiriman bantuan makanan.
Sementaa truk pertama yang mengirimkan bahan bakar ke Jalur Gaza sejak perang dimulai telah tiba.
Truk bahan bakar diesel tersebut tiba di Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir pada Rabu (15/11/2023). Namun, pengiriman tersebut dinilai sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan saat itu, penggunaan bahan bakar tersebut telah “dibatasi” oleh Israel. “Baru saja menerima 23,027 LT bahan bakar dari Mesir (setengah kapal tanker), tetapi penggunaannya telah dibatasi oleh otoritas Israel, hanya untuk mengangkut bantuan dari Rafah,” kata direktur Urusan UNRWA di Jalur Gaza Tom White.
“Tidak ada bahan bakar untuk air atau rumah sakit. Ini hanya sembilan persen dari apa yang kita butuhkan setiap hari untuk mempertahankan aktivitas penyelamatan nyawa,” ujarnya dikutip dari Aljazirah.
Menurut White, pengiriman bahan bakar pertama itu setara dengan setengah truk. Jumlah itu tentu tidak cukup sama sekali dan dibutuhkan lebih banyak lagi. “Bahan bakar digunakan sebagai senjata perang, hal ini harus dihentikan,” kata UNRWA di media sosial X.
Israel memberikan persetujuan untuk 24 ribu liter solar untuk diizinkan masuk ke Gaza pada Selasa (14/11/2023). Namun hal ini hanya dimaksudkan untuk truk-truk PBB dan bukan untuk rumah sakit di Gaza, yang ditutup karena tidak memiliki bahan bakar untuk menggerakkan generator mereka.
PBB pun mengirimkan bahan bakar, karena sebelumnya pengiriman bantuan setelah truk-truk di pihak Palestina berhenti beroperasi.
“Truk PBB yang mengangkut bantuan kemanusiaan melalui penyeberangan Rafah akan diisi bahan bakar di penyeberangan Rafah, sesuai permintaan Amerika Serikat,” ujar Unit Kementerian Pertahanan Israel yang menangani urusan sipil Palestina.
Sumber: Republika.co.id
