Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah memberi sinyal bahwa ojek online (ojol) tidak berhak mendapat BBM bersubsidi karena dianggap sebagai kegiatan usaha. BBM dengan subsidi hanya ditujukan untuk kendaraan pelat kuning atau transportasi umum.
Dengan demikian, ojol akan dilarang membeli Pertalite dan Biosolar yang harganya terjangkau karena mendapat subsidi pemerintah.
“Enggak (masuk kriteria). Ojek dia kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita (ojek) yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dikutip dari CNN, Sabtu (30/11).
Baca Juga: Harga Pertalite dan Solar Diprediksi Akan Naik Imbas dari Wacana Subsidi BBM Jadi BLT
Namun, Bahlil menyatakan bahwa pengemudi ojol masih berpeluang mendapatkan subsidi jika memenuhi kriteria. Ia menambahkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan dengan cermat pihak-pihak yang berhak menerima subsidi BBM.
Dilaporkan pemerintah saat ini sedang membenahi penyaluran subsidi BBM dengan opsi dua skema agar lebih tepat sasaran.
“Kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Dan saya sebagai ketua tim, daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi isunya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” ucap Bahlil.
Skema pertama berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat, sedangkan skema kedua adalah subsidi langsung pada barang seperti yang sudah diterapkan sebelumnya.
Baca Juga: Menteri ESDM Ungkap 3 Bocoran Soal Pengalihan Subsidi BBM ke BLT, Apa Saja?
“Skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT. Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” ujar Bahlil.
Bahlil menyatakan bahwa pengumuman mengenai skema campuran tersebut akan disampaikan oleh Prabowo.
“Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya nggak dicabut, ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan. Ini dalam rangka Bapak Presiden Prabowo ingin memastikan, bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak,” tuturnya.
(CNN)
