Jakarta, mu4.co.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa kementeriannya hanya mendapat 7 % dari total anggaran pendidikan pada APBN 2026 sebesar Rp757,82 triliun.
“Total anggaran pendidikan pada APBN sebesar Rp757,82 triliun, dari seluruh anggaran pendidikan tersebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh alokasi sebesar Rp55 triliun atau sekitar 7 persen,” kata Mu’ti, dalam rapat kerja di Komisi X DPR, Selasa (26/08/2025).
Mu’ti pun mengatakan dari total anggaran Rp 55 triliun pihaknya akan mengelola sejumlah anggaran sebagai berikut:
- Rupiah murni non-operasional: Rp 51,69 triliun
- Rupiah murni operasional: Rp 3,13 miliar
- Badan Layanan Umum: Rp161,43 miliar
- Pendapatan Negara Bukan Pajak: Rp 9,48 miliar.
Baca juga: Bantuan IFP untuk Sekolah SPK Dibatalkan, Pengamat: Kita Berhasil Selamatkan Anggaran Negara!
Lebih lanjut, Mu’ti menerangkan dari anggaran rupiah murni operasional sebesar Rp3,13 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai Rp1,9 triliun dan belanja barang Rp1,13 triliun.
Sedangkan rupiah murni non operasional digunakan untuk sejumlah program, yaitu:
- Program Indonesia Pintar (Rp13,43 triliun)
- Tunjangan guru (Rp13,6 triliun)
- Revitalisasi satuan pendidikan (Rp14,18 triliun)
- Program prioritas lainnya (Rp7,99 triliun)
“Aneka tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup guru dan saat yang sama memotivasi guru untuk pengabdi dan meningkatkan kapasitasnya,” tambahnya.
Meski demikan, menurutnya anggaran tersebut tidak mencukupi. Pihaknya pun pada kesempatan tersebut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun yang akan dialokasikan untuk kenaikan insentif guru non-ASN dan PIP.
“Dengan pagu anggaran sebesar Rp55 triliun, masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai. Oleh karena itu, kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun untuk membiayai sebagian program usaha dan kegiatan yang paling prioritas,” pungkas Mu’ti.
(cnnindonesia.com)
