Banjarmasin, mu4.co.id – Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menaruh perhatian dan memperjuangkan perbaikan terhadap jalan rusak di daerah hulu sungai atau “Banua Anam”.
Daerah hulu sungai atau Banua Anam Kalsel sendiri meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) rencana tempat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengungkapkan pihaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Banjarmasin, Selasa (03/11/2026), sebagai salah satu upaya memperjuangkan perbaikan jalan rusak di Banua Anam tersebut, yang turut mengundang perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Bina Marga dari sejumlah kabupaten di wilayah Banua Anam.
Dalam pertemuan atau RDP tersebut, membahas berbagai keluhan dan usulan masyarakat mengenai kerusakan jalan secara bersama-sama bersama, termasuk ruas-ruas yang membutuhkan penanganan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca juga: Jalan Alternatif BJM-Banua Anam Mengalami Kemacetan Pada Arus Mudik Lebaran 2026. Ini Penyebabnya!
Lebih lanjut Mustaqimah menjelaskan, dalam pertemuan tersebut masing-masing perwakilan Dinas Bina Marga kabupaten turut menyampaikan titik-titik jalan yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Menurutnya, persoalan kerusakan jalan perlu penanganan melalui koordinasi lintas pemerintahan agar setiap usulan dapat meninindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
“Ada beberapa titik dan ruas jalan yang perlu mendapatkan perbaikan serta perhatian dari BPJN. Nantinya kita akan berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Di samping itu, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya mempercepat penanganan jalan rusak. Karena itu, Komisi III membuka peluang untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait di pemerintah pusat guna memperjuangkan dukungan anggaran tambahan.
Melalui RDP itu pula, Komisi III juga berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar penanganan jalan rusak dapat dilakukan secara bertahap.
“Dengan demikian, kebutuhan infrastruktur masyarakat Banua Anam dapat semakin diperhatikan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran,” pungkas Mustaqimah.
(Antara)
