Banjarmasin, mu4.co.id – Unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, berakhir dengan damai, kondusif, tanpa ada kericuhan dan tindakan anarkis, Senin (01/09/2025).
Berdasarkan pantauan, ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan yang melibatkan empat elemen massa, yaitu mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, serta masyarakat secara umum, bergerak dari titik kumpul di Taman Kamboja Jl. Anang Adenansi menuju DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin mulai pukul 12.30 WITA.
Sejumlah personel gabungan dari Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin dengan peralatan lengkap juga berdiri di halaman DPRD Kalsel sejak pagi hari hingga sore, untuk menjamin situasi dan keamanan tetap kondusif.
Kekhawatiran di tengah masyarakat akan terjadinya kericuhan di daerah lain seperti yang terjadi sebelumnya di Jakarta pada Senin (25/08/2025) lalu pun tidak terjadi. Aksi kali ini justru berjalan dengan damai, aparat terlihat duduk di jalan.
Bahkan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dan beberapa anggota DPRD lainnya datang menghampiri demonstran dan berdialog langsung dengan para peserta aksi. Tampak pula Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, mendampingi.
Baca juga: Aksi Unjuk Rasa 1 September di Gedung DPRD Kalsel. Satlantas Peringatkan Hindari Jalan Berikut Ini!
Menanggapi aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan damai sejak awal hingga membubarkan diri dengan tertib di depan Gedung DPRD Kalsel, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan terima kasih nya kepada seluruh masyarakat Kalsel.
“Saya bangga kearifan lokal yang ada di Kalsel ini bisa mengalahkan ego semua orang disini, termasuk egonya aparat. Ini keberhasilan kita semua. Semua aspirasi sudah diterima oleh ketua DPR dan akan disalurkan ke Jakarta tingkat pusat,” ungkapnya.
Kapolda juga mengapresiasi kinerja anggotanya yang telah bertugas secara profesional, mampu mengedepankan pendekatan humanis dan komunikatif, sehingga situasi tetap dapat dikendalikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada alim ulama, tokoh agama, dan para tokoh lainnya yang telah membuat pernyataan himbauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Baca juga: Jelang Aksi Unjuk Rasa 1 September, Wali Kota Banjarmasin Undang Ormas dan Tokoh-tokoh Masyarakat
Di balik damainya aksi tersebut, sebelum melakukan aksi, para mahasiswa melakukan pemeriksaan peserta aksi demo guna mencegah adanya oknum penyusup yang bisa membuat kericuhan ketika berlangsungnya penyampaian aspirasi secara damai.
Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Rizki, menegaskan sebelum menuju titik aksi di DPRD, seluruh peserta berkumpul di Taman Kamboja Banjarmasin. Di lokasi titik kumpul inilah pemeriksaan dilakukan oleh tim keamanan massa aksi. Pihaknya berkomitmen penyampaian aspirasi dilakukan secara damai tanpa adanya aksi anarkis.
“Tim keamanan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan peserta terutama mereka yang dicurigai alias tanpa identitas. Senjata tajam dan barang melanggar hukum lainnya tidak diperbolehkan untuk dibawa, kami tidak bertanggung jawab atas itu semua,” kata Rizki, Senin (01/09/2025).
Tidak hanya itu, usai unjuk rasa tersebut, dengan kesadaran para aksi juga turut memungut sampah. Salah satu demonstran perwakilan buruh, Fadli, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa bukan menjadi alasan untuk membiarkan lingkungan kotor.
“Datang bersih, pulang juga harus bersih. Kita demo untuk menyampaikan aspirasi, bukan mengotori lingkungan,” ujarnya.
Dirinya pun berharap poin yang disampaikan di hadapan Ketua DRPD Kalsel Supian HK dan jajaran, segera ditindaklanjuti agar situasi dan keamanan di provinsi ini kondusif serta sesuai dengan cita-cita bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
Adapun dalam aksi yang berlangsung kurang lebih empat jam tersebut, terdapat tujuh tuntutan yang disampaikan, sebagaimana dilansir dari laman resmi DPRD Kalsel, di antaranya sebagai berikut:
- Menuntut Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.
- Menuntut Reformasi Polri, revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif, dan apabila tidak ada komitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatannya.
- Menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
- Menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.
- Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
- Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mereka juga mendesak perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
(dprdkalselprov.id, antaranews.com, rri.co.id, up2date.id)
