Jakarta, mu4.co.id – Bank Indonesia (BI) secara resmi membatalkan rencana peluncuran sekaligus uji coba sistem Payment ID pada tanggal 17 Agustus 2025 menyusul berbagai kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur keamanan digital dan perlindungan privasi data.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebab sistem tersebut masih berada dalam tahap sandbox atau uji coba belum siap digunakan secara publik.
“Kalau bahasa digital itu, sandbox, uji coba, eksperimentasi, piloting. Itu yang masih kami kerjakan di Bank Indonesia,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono, Selasa (12/08/2025).
Tahap awal uji coba sistem itu pun akan digunakan untuk meningkatkan akurasi penyaluran pada penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai yang direncanakan dimulai September 2025 di Banyuwangi, dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.
Baca juga: QRIS Resmi Hadir di Jepang Mulai 17 Agustus 2025, Liburan Wisatawan Indonesia Makin Praktis!
Bank Indonesia menyatakan bahwa semua akses data harus mendapat persetujuan eksplisit dari pemilik data, sistem menggunakan enkripsi dan kontrol akses yang ketat, dan seluruh pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan aturan turunannya.
Untuk diketahui, Payment ID sendiri adalah sistem pembayaran digital baru berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu.
Sistem terbaru itu dapat merekam dan menggabungkan data dari berbagai sumber keuangan, seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik (e-wallet), hingga pinjaman daring (pinjaman online atau pinjol).
Sistem Payment ID juga merupakan bagian dari cetak biru atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sistem baru BI tersebut dirancang sebagai kode unik berbasis NIK yang mengintegrasikan seluruh riwayat transaksi keuangan individu.
(seputarkeuangan.com, tempo.co)
