Jakarta, mu4.co.id – Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI diduga mengalami peretasan besar-besaran dengan lebih dari 5,6 juta baris data sensitif yang bocor.
Data tersebut mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat IP, email, alamat rumah, nomor telepon, dan laporan internal.
Informasi ini diduga diambil dari sistem internal kementerian dan kini tersebar di platform ilegal hingga dapat diunduh secara bebas. Kebocoran ini pertama kali dilaporkan oleh akun X/Twitter FalconFeeds.io.
“Seorang anggota BreachForums mengklaim telah membocorkan basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data yang dibobol mencakup lebih dari 5,6 juta baris informasi terkait laporan, individu, dan berbagai catatan internal, seperti Nama lengkap, alamat IP, email, Alamat, Nomor telepon, dll.” tulis akun FalconFeeds.io, dikutip pada Kamis (26/9).
Kebocoran data besar-besaran ini berpotensi mengancam privasi dan keamanan individu, dengan informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon yang dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing.
Pengamat keamanan siber, Pratama Persadha, menekankan bahwa kebocoran ini sangat mengkhawatirkan, terutama jika dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di dunia maya.
“Informasi ini bisa disalahgunakan untuk melakukan serangan yang lebih serius, seperti pencurian identitas atau serangan siber lainnya,” ucap Pratama.
Baca Juga: Jutaan Data NPWP Bocor Termasuk Milik Tokoh Penting, Ini Tanggapan Kominfo!
Hingga berita ini diturunkan, Kemendikbudristek belum memberikan pernyataan resmi mengenai kebocoran data tersebut.
Banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan langkah-langkah keamanan siber dan memastikan bahwa informasi yang bocor tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut untuk masyarakat.
“Kementerian perlu segera menginvestigasi kebocoran ini dan melakukan tindakan korektif, termasuk memperkuat sistem keamanan mereka. Transparansi kepada publik juga sangat diperlukan dalam kasus ini, terutama bagi mereka yang datanya berpotensi bocor,” ungkap Pratama.
(inilah.com)
