16 Ribu Pegawai Bea Cukai Terancam Dirumahkan, Prabowo Beri Waktu Satu Tahun Untuk Berbenah!

Jakarta, mu4.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diberikan waktu selama 1 tahun oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki atau reformasi total terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Jika reformasi tersebut tidak berhasil, maka DJBC akan dibekukan, dan berpotenai 16.000 karyawan akan dirumahkan.

Keputusan ini muncul karena semakin sering terjadi persoalan kepabeanan yang merusak citra DJBC, mulai dari praktek under-invoicing, dugaan masuknya barang ilegal dan lemahnya pengawasan di sejumlah pelabuhan dan bandara.

“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk enggak diganggu dulu, beri waktu saya memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius,” ujar Purbaya dilansir dari kontan.co.id, Sabtu (29/11).

Baca juga: Bea Cukai Klarifikasi Temuan 250 Ton Beras Ilegal di Sabang, Tegaskan Tidak Pernah Beri Izin Impor

Reformasi DJBC ini dianggap agenda prioritas nasional oleh pemerintah. Setelah sekian lama menjadi sorotan publik, DJBC harus bisa membuktikan perubahan dalam transparansi pelayanan, akurasi data kepabeanan, integritas pegawai, Efisiensi proses perizinan, serta kualitas pengawasan impor dan ekspor.

Jika reformasi ini gagal memenuhi kepuasan publik, maka besar kemungkinan DJBC akan dibekukan dan digantikan oleh lembaga swasta seperti SGS (Société Générale de Surveillance). Hal tersebut sudah pernah diberlakukan pada era Presiden Soeharto tahun 1985-1995. Purbaya menegaskan bahwa langkah ekstrem yang diambil pemerintah ini bukan hanya sebatas reformasi internal.

Ia juga menjelaskan beberapa persoalan mendasar di DJBC ini bukan sekedar isu teknis, tapi masalah sistemik yang telah berlangsung lama.

Under-Invoicing Ekspor dan Impor

Under-invoicing ini menyebabkan nilai perdagangan tercatat lebih rendah dari seharusnya yang berpotensi menggerus penerimaan negara dan ini dianggap sebagai persoalan yang paling krusial.

Baca juga: Pegawai yang Nongkrong di Sturbucks Bukan Dari Bea Cukai. Ini Klarifikasinya!

Dugaan Masuknya Beras Ilegal di Pelabuhan Sabang

Isu masuknya beras ilegal tersebut menandakan masih lemahnya pangawasan yang dilakukan dibeberapa pelabuhan dan bandara.

Untuk mengatasi persoalan tersebut melalui reformasi digital, Kementerian Keuangan dan DJBC akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) di berbagai stasiun Bea Cukai untuk mempercepat deteksi under-invoicing, pola penyelundupan, anomali nilai transaksi, dan risiko kepabeanan lainnya.

Purbaya menegaskan investigasi menyeluruh sedang berlangsung termasuk pemeriksaan personel di lapangan karena DPR menyoroti potensi praktik ilegal di Pelabuhan Batam dan Sabang.

(kontan.co.id)