Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah Indonesia resmi menunjuk dua syarikah asal Arab Saudi yang dipercaya untuk melayani 203 ribu jemaah haji reguler Tanah Air pada musim haji 1447 H/2026 M.
Hal tersebut diumumkan secara resmi oleh Kantor Urusan Haji (KUH) RI di Jeddah lewat unggahan akun Instagram @kantorurusanhaji, Senin (29/09/2025). Adapun dua syarikah tersebut yaitu Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Al Bait Guest.
Awalnya, KUH Jeddah membuka peluang bagi berbagai perusahaan penyedia jasa haji di Arab Saudi untuk mengajukan penawaran. Total ada 17 syarikah yang lolos tahap verifikasi awal. Setelah itu, tim KUH KJRI Jeddah melakukan kajian detail, termasuk menimbang layanan serta tarif yang ditawarkan.
Proses berlanjut ke tahap negosiasi, dan dari 17 itu tersaring menjadi 6 syarikah diantaranya yaitu Mashariq Almasiah, Al Bait Guest, Rawaf Mina, Rafad Al Hajjaj Company, Alrifadah Pilgrim Service Company, serta Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service. Dan setelah melewati serangkaian pembahasan intensif, akhirnya hanya dua syarikah yang diputuskan menjadi mitra resmi.
Baca juga: UU Haji Disahkan, Berikut Sejumlah Ketentuan Baru Penyelenggaraan Haji 2026!
Diketahui, keputusan hanya ada dua syarikah tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada tahun 2025 lalu pemerintah sempat menerapkan skema multisyarikah, dan hasilnya, banyak masalah di lapangan.
“BP Haji tidak akan menggunakan multisyarikah, paling banyak dua syarikah. Jadi, nantinya ada pembanding antara satu syarikah dan syarikah yang lain,” ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (saat ini Kementerian Haji dan Umrah), Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (11/06/2025).
Menurutnya, skema multisyarikah membuat jemaah jadi korban. Mulai dari bus yang tak tersedia tepat waktu, jemaah yang harus berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, hingga koordinasi data yang semrawut.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sinkronisasi data antara sistem Indonesia (Siskohat), manifest penerbangan, dan data otoritas Saudi. Ketidaksesuaian itu berdampak serius, mulai dari penempatan hotel yang kacau hingga transportasi yang tak sinkron. Bahkan, muncul fenomena jemaah terpecah ke syarikah berbeda, sehingga pasangan suami-istri atau keluarga bisa tinggal di hotel berbeda.
Kondisi itu juga dinilai memperberat kerja petugas lapangan yang harus menjaga ribuan jemaah dalam situasi rumit. Oleh karena itu dengan hanya penunjukan dua syarikah, pemerintah berharap layanan haji 2026 lebih terkontrol dan minim masalah, sehingga jemaah bisa beribadah dengan lebih tenang.
(himpuh.or.id)
